Skema KUR Super Mikro bagi Pekerja PHK dan Ibu Rumah Tangga Produktif

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (dok)

JAKARTA (Garudanews.id): Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha kikro, kecil, dan menengah (UMKM) menetapkan skema kredit usaha rakyat (KUR) super mikro, yang terutama ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. Selama pandemi covid-19 realisasi penyaluran KUR capai Rp89,2 triliun.

“Suku bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rapat komite di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Realisasi penyaluran KUR selama pandemi covid-19, menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara keseluruhan, selama Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 telah mencapai Rp89,2 triliun dan diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,07%.

Per 8 Agustus 2020, realisasinya telah dimanfaatkan signifikan oleh debitur KUR, diantaranya, tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 5.944.348 debitur dengan baki debet Rp121 triliun.

Kemudian, untuk penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.550.009 debitur dengan baki debet Rp46,3 triliun.

Airlangga mengatakan, dalam skema KUR super mikro yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR, dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dapat memperoleh kredit lunak KUR super mikro dengan ketentuan, masuk kategori usaha mikro dan lama usaha calon penerima tidak dibatasi minimal enam bulan.

Mengenai lama usaha, tambahnya dapat kurang dari enam bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Berikutnya, bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal tiga bulan dengan pelatihan tiga bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman KUR, tapi dapat kurang dari tiga bulan atau usaha baru dengan persyaratan sebagaimana butir 2.

Selanjutnya, belum pernah menerima KUR. Adapun stimulus berikutnya, pemerintah menetapkan tambahan subsidi bunga KUR dari sebelumnya sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada triwulan III tahun 2020, utamanya melalui percepatan pemulihan usaha Penerima KUR,” jelas Airlangga.

Selain itu, dia mengatakan rapat yang diselenggaranan itu juga menegaskan pemberian tambahan subsidi bunga KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada seluruh penerima KUR dengan Kolektibilitas 1 atau Kolektibilitas 2, termasuk penerima KUR restrukturisasi dan non restrukturisasi serta penerima KUR yang mengajukan fasilitas maupun tidak mengajukan fasilitas.

“Ketentuan penegasan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR pada masa pandemi Covid-19,” kata Airlangga. (01)