Alokasi UMKM Rp123,46 triliun, Pemerintah Perluas Target Calon Penerima KUR

BPBNNews.id (Yogyakarta) – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 123,46 triliun bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang terancam resesi sebagai dampak pendemi covid-19, pemerintah mempercepat penyaluran anggaran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM tersebut berikut memperluas target calon penerimanya. Termasuk, kepada organisasi keagamaan diantaranya, Pemuda Muhammadiyah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara Penyaluran KUR bagi UMKM Anggota Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dan Peresmian Kios Warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) mengungkapkan di Kotagede, Yogyakarta, Sabtu (8/8/2020). “Bentuk dukungan pemerintah antara lain berupa tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, kredit modal kerja berbunga murah, penjaminan kredit dan insentif pajak,” kata Airlangga.

Menurut dia melalui rilis ini, pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga telah meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, penanganannya tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup.

Salah satunya dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi Covid-19. Kepada UMKM, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp123,46 triliun yang termasuk dalam anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun.

UMKM menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat peranan pentingnya terhadap perekonomian, khususnya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tenaga kerja.

Pada 2018, jumlah pelaku UMKM telah mencapai sebesar 63,35 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61%. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM sebesar 116,9 juta orang dengan kontribusi 97% dari penyerapan tenaga kerja.

“Jumlah pengusaha UMKM ini dapat didorong berdasarkan nama, alamat dan jenis usaha. Jadi pemerintah bisa mengakselerasi agar UMKM bisa menjadi motor penggerak dan pengungkit perekonomian nasional,” tuturnya.

Selain dukungan UMKM pada masa pandemi Covid-19 tersebut, sejak 5 tahun lalu pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan UMKM dengan suku bunga rendah yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini suku bunga KUR hanya sebesar 6% dan telah disalurkan kepada 20,9 juta debitur dengan nilai Rp550,2 triliun.

Dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga atau marjin KUR sebesar 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga 6% maka pada 3 bulan pertama pada masa Covid-19, suku bunga KUR menjadi 0%. Kemudian, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tambahan subsidi bunga 6% ini hingga akhir tahun.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR pada masa Covid-19 sebagai salah satu stimulus bagi UMKM, maka pemerintah juga telah menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%.

“Penundaan penetapan target sektor produksi ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian,” ujar Airlangga. (01)