YLBHI Gorontalo Utara Soroti Padam Listrik Dinas Kominfo Gorontalo Utara

BPBNNews.id, ( Kab. Gorontalo Utara – Gorontalo ) – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorut, Tutun Suaib SH.,CPLC meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut mengungkap ke publik, Ada apa dan kenapa aliran listrik disalah satu OPD tersebut tidak menyala, Kamis ( 6/8/2020 ).

Di kantor YLBHI Gorontalo Utara Tutun Suaib SH.,CPLC menjelaskan, ternyata aliran listrik disalah satu OPD tidak nyala diakibatkan PEMDA Gorut sudah tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk pembelian pulsa listrik/Token dan sudah hampir seminggu kejadian ini.

“Kami selaku masyarakat merasa miris atau malu dengan kejadian berulang ini, Sehingga Pemkab Gorut harus segera menyelesaikan persoalan ini. Jika terbukti PEMDA Gorut sudah tidak punya anggaran, lalu anggaranya selama ini diperuntukan kemana dan untuk keperluan apa, maka hal ini harus ditindak tegas dan segera diusut tuntas,jika perlu oknum pelakunya diseret kepada APH agar persolan tidak ditutup-tutupi kebusukanya karena hal semacam ini sudah berulang kali terjadi di PEMDA Gorut.” tegas Tutun.

“Supaya tidak menjadi asumsi negatif untuk daerah-daerah lain, Ini merupakan tamparan keras buat kita semua selaku masyarakat Gorut, seakan akan daerah kita tidak memiliki ketersediaan anggaran sampai terjadi masalah listrik tidak nyala disebabkan PEMDA Gorut tidak memiliki anggaran.” tandasnya.

Tutun Suaib selaku Aktivis Suara Parlemen Jalanan dan juga Seorang Advokat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang seolah cuek dengan masalah listrik di salah satu OPD yang tidak nyala karena kehabisan anggaran untuk pembelian pulsa listrik/token, padahal ini merugikan uang rakyat.

“Kenapa hal ini sudah berulang kali terjadi di Gorut selama setahun belakangan, oleh karenanya kami berharap kepada APH (Aparat Penegak Hukum) melakukan tindakan tanpa kompromi kepada PEMDA Gorut, jika perlu diproses hukum demi rakyat Gorut dan berdampak pada merugikan daerah Gorut yang kita cintai bersama.

Jangan sampai ada oknum pelaku yang memanfaatkan anggaran tersebut, khususnya pengadaan pulsa listrik, olehnya kami berharap kepada APH agar tidak memberikan kesempatan kepada oknum untuk menghirup udara bebas terhadap kejadian yang sudah sering berulang, sementara kerugian daerah dibebankan kepada rakyat.” tutur Tutun.

Dalam kesempatan lain Kepala Dinas terkait yakni Kominfo membenarkan perihal padamnya aliran listrik tersebut, ” ya memang benar pemadam aliran listrik di Dinas kami dikarenakan pengajuan anggaran belanja listrik kami belum terealisassi dari badan keuangan.” tutur Robin Daud.

“Sudah kami ajukan beberapa waktu lalu bahkan Bupati sudah menyetujui tetapi menurut Badan Keuangan ditolak karena belum ditandatangani Sekda. Jadi sudah sering saya pribadi untuk menanggulangi hal ini tapi tidak ada kejelasan anggaran belanja listrik, jadi pastinya pelayanan terganggu, silahkan untuk di konfirmasi ke badan keuangan Gorontalo Utara,” Pungkasnya. ( Syarif/02 )

Editor : Imam