Peran PPID Penting Dalam Tingkatkan Kepercayaan Publik

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam seminar webiner keterbukaan informasi publik (KIP), Kamis, di Jakarta, (Foto:Biro KLI Kemenkeu)

BPBNNews.id (Jakarta) – Pemerintah memandang pentingnya peran Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dalam menyebarluarkan informasi terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakannya dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan topik, UMKM Bangkit, Ekonomi Melejit di Jakarta, Kamis (6/8/2020). Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting mendukung transparansi kinerja badan publik, yang antara lain diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik.

“Yang ibu dan bapak lakukan sebagai PPID adalah untuk menciptakan good governance, menciptakan kepercayaan kepada kebijakan pemerintah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Suahasil Nazara.

Pada kegiatan kali ini, ujarnya fokus mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dukungan fiskal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini program PEN adalah kunci penting untuk dapat kembali menggerakkan perekonomian Indonesia. Melalui PEN, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebagai dukungan bagi masyarakat Indonesia secara luas.

“Negara harus melakukan seperangkat aktifitas (belanja) untuk melindungi masyarakat Indonesia dari sisi kesehatan, melindungi dari sisi ekonomi sosial, melindungi masyarakat paling miskin dan rentan, melindungi dunia usaha dari yang kecil, dari yang besar,” kata dia dalam webinar yang dihadiri narasumber Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi.

Dikemukakan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam PEN, khususnya untuk membantu para pengusaha UMKM yang terdampak. Dengan tersampaikannya informasi ini, para pengusaha UMKM dapat memanfaatkan dukungan fiskal tersebut untuk dapat bertahan dan bangkit dari ujian pada masa pandemi.

Kemenkeu, kata Suahasil mendapatkan penghargaan sebagai badan publik (Kementerian) dengan kategori informatif pada 2019 dari Komisi Informasi Pusat. Kemenkeu sendiri juga mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) di lingkungan Kemenkeu yang diikuti oleh PPID Tk I.

Dia mengatakan, monev ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pelayanan informasi di Kemenkeu dapat terlaksana dengan lebih baik. Dari kegiatan monev, empat PPID Tk I di lingkungan Kemenkeu berada di kategori informatif, yaitu PPID Tk I Direktorat Jenderal Pajak, PPID Tk I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPID Tk I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan PPID Tk I Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko.

“Saya meminta supaya PPID itu tidak berada di belakang. Kita tidak ingin PPID menjadi bagian paling belakang dari kebijakan pemerintah. PPID harus bersama-sama di samping pengambil kebijakan, karena kita harapkan pejabat PPID mengerti kebijakan yang dibuat, sehingga pejabat tersebut mengerti niatnya, tujuan kebijakan tersebut secara komplit,” kata Wamenkeu. (01).