BUMN Diminta Terbuka, Jangan Lebih Banyak PHK Ketimbang Rekrutman

Prof Emrus Sihombing, direktur eksektif Lembaga EmrusCorner, Jakarta. (Ist)

BPBNNews.id (Jakarta) –Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan terbuka memberikan informasi kepada publik. Kebijakan yang diambil terkait pandemi covid-19 meskipun harus  dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), jangan lebih banyak ketimbang melakukan rektrutmen tenaga kerja.

“Jangan sampai terjadi, jumlah yang direkrut hanya sebagai tirai penutup dari jumlah PHK yang jauh lebih banyak. Lebih parah lagi kalau itu sebagai upaya memperoleh ‘tambahan’ pengasilan karena biasanya gaji karyawan yang baru jauh lebiha rendah daripada karyawan lama.  Jadi, tidak boleh ada semacam ‘dusta’ di antara sesama anak bangsa dalam pengelolaan BUMN,” kata Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Emrus yang bicara melalui rilis EmrusCorner mengatakan, dimasa Pandemi Covid-19 ini tampaknya BUMN melakukan PHK. Namun di sisi lain ada rekrut karyawan. “Jumlah PHK dan rekrut harus diumumkan kepada publik secara terang benderang oleh biro komunikasi Kementerian BUMN dari hari ke hari sebagai pertanggungjawaban publik,  seperti yang dilakukan oleh juru bicara Covid-19 terkait perkembangan penderita virus ini,” ujarnya.

Sebab, kata Emrus baik naker yang direkrut dan di-PHK adalah juga rakyat Indonesia,  sebagai pemilik saham BUMN melalui tangan pemerintah. Karena itu, sangat tidak berkeadilan bila terjadi kesenjangan jumlah yang sangat signifikan antara yang di-PHK dan yang direkrut.

“Apalagi bila itu bertujuan  ‘mengotak-atik’ keberadaan karyawan di BUMN untuk memperoleh tambahan ‘pundi-pundi’ BUMN,” tandasnya.

Menurut Emrus, jika jumlah naker yang di-PHK lebih banyak daripada yang direkrut dengan alasan apapun ditengah negeri ini menghadapi dampak ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, maka kebijakan tersebut sebagai tindakan tidak berkeringat dan prakmatis dari semua pimpinan di Kementerian BUMN. jjika ini yang terjadi, siapapun bisa menjadi menteri dan deputi di Kementerian BUMN.

“Sebagai langkah antisipatif, bisa saja Presiden memanggil menteri BUMN agar tidak ada PHK di semua BUMN kita.  Kalaupun ada, rasio PHK sama dengan yang direkrut, tetapi karena alasan pensiun atau atas dasar berkeadilan sosial,” kata dia.

Soal cara dan teknisnya, untuk membuat kesamaan jumlah PHK dengan yang direkrut,  ucapnya itu urusan menteri dan pejabat di Kementerian BUMN itu sediri. Biarkan semua jajarannya berpikir dan bertindak extraordinary yang berkeadilan sosial.

“Sebab,  mereka digaji untuk itu.  Jika tidak mampu melakukannya, disampaikan saja argumentasi ke publik secara terbuka,” kata Emrus.

Sebagai tindakan extraordinary yang berkeadilan sosial,  utamanya masa pandemi Covid-19, menurut guru besar Universitas Pelita Harapan, banyak hal yang dapat dilakukan Kementerian  BUMN. Antara lain, segera menghapus sama sekali tunjangan, fasilitas dan bonus semua semua komisaris dan direksi,  program perjalanan dinas ke luar negeri diganti dengan komunikasi lewat teknologi,  dan segera lakukan penghapusan unit kerja atau penggabungan yang sifatnya mubazir.

Lalu, segera tutup BUMN tidak profit, tutup BUMN bersifat sosial fungsinya digantikan oleh kementerian  terkait, segera penghasilan karyawan BUMN disetarakan dengan PNS,  segera dibuat laporan keuangan setiap BUMN disajikan dari detik ke detik dalam betuk billboard di depan kantor BUMN yang bersangkutan sebagai transparansi, segera pula alihkan CSR BUMN ke kementerian terkait untuk melakukannya, dan sebagainya yang merupakan kebijakan,  program dan tindakan terobosan.

“Jika Kementerian BUMN melakukan extraordinary tersebut dengan sungguh-sungguh dan transparan, menurut hemat saya, tidak ada lagi PHK di BUMN,” kata Emrus. (01)