PEN, Misi Khusus Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah

Ilustrasi pembangunan sarana jalan dan jembatan di daerah. (Ist)

BPBNNews.id (Jakarta) – Pelaksanaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemberian pinjaman PEN Daerah oleh pemerintah pusat tersebut, sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung counter cyclical dan stabilisasi nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah.

“Yang hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang Pemerintah Daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuknya penyebaran Covid-19 itu tugas yang luar biasa sulit,” kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Sebagai bentuk dukungan atas insiatif tersebut, ucapnya pemerintah akan memberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah yang diberikan oleh PT SMI (Persero) tersebut. Hal ini dilakukan agar pemberian Pinjaman PEN Daerah harus dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga governance pelaksanaan pinjaman.

Menurut Sri Mulyani, selain dana APBN sebesar Rp10 triliun tersebut, PT SMI juga akan menyediakan pinjaman kepada daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar Rp5 triliun. Dana tersebut adalah di luar pembiayaan regular kepada daerah yang selama ini juga dilakukan oleh PT SMI sampai dengan 2020, serta di luar Program PEN, yang totalnya tidak kurang dari Rp15 triliun.

Pemerintah pusat, kata dia menyiapkan pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

Kebijakan pinjaman pemda ini, ada beberapa relaksasi dalam pengaturan, antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD. (01)