Kerjasama Pusat – Daerah, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Butuh Rp695,2 Triliun

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kiri) bersama pejabat lainnya, pada acara nota kesepahaman pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Senin (27/7/2020). (Foto:Humaskeu)

BPBNNews.id (Jakarta) – Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan kerjasama untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi virus corona (covid-19). Pusat alokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 Triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melakukan kajian yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)) untuk provinsi dan daerah-daerah lain yang mengalami pukulan yang sangat dalam seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara. Semua daerah itu mengalami kondisi tertekan berat, terutama pariwisatanya yang merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam.

“Kita (pemerintah pusat) ingin bekerja erat dengan pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN bagi daerah dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menkeu menjelaskan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.

Pandemi Covid-19, ujarnya telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana.

Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, tambahnya pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat Indonesia secara luas. Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dalam acara ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Direksi PT SMI dan 4 Direksi BPD. (01)