DKI Jakarta dan Jabar, Pemda Pertama Peroleh Pinjaman PEN  Rp 16,5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Ist)

BPBNNews.id (Jakarta) – Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan pemda pertama yang memanfaatkan pinjaman Pemulihah Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Program ini diluncurkan dalam menghadapi pembangunan ekonomi pasca pandemi covid-19.

“Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dijelaskan, untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp8 triliun (tahun 2021).

Sri Mlyani mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,904 triliun pada  2020, dan Rp2,098 triliun pada 2021.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial meliputi, rumah sakit, ouskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik berupa jalan/jembatan provinsi dan kabupaten atau kota.

Selai itu, anggaran itu akan digunakan untuk perumahan MBR (pembangunan rumah masyarakat perpenghasilan rendah/rutilahu, penataan kawasan khusus seperti alun-alun, destinasi wisata, creative center, serta infrastruktur lingkungan yakni irigasi & drainase.

KPBU Legok Nangka

Menkeu menyebutkan dalam keterangan pers Kemenkeu, Kamis (27/7/2020), proyek pengelolaan persampahan Legok Nangka menjadi proyek pertama di sektor persampahan yang mendapat dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Viability Gap Fund (VGF).

“Dukungan fiskal dari Pemerintah ini bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan finansial,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menyerahkan dokumen persetujuan prinsip dukungan kelayakan VGF Proyek KPBU Legok Nangka kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (01)