Dana Pusat di BPD Langkah Extraordinary Redam Kontraksi Ekonomi

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto:Ist)

BPBNNews.id (Jakarta) – Pemerintah akan menempatkan dana melalui Bank Pembanguna Daerah (BPD). Program ini sebagai langkah mendorong pemulihan ekonomi kuartal ketiga dan keempat tahun ini, guna meredam kontraksi perekonomian yang bakal terjadi sebagai dampak pandemi covid-19.

“Pemerintah akan melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran juga akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Tujuannya untuk meredam kontraksi perekonomian yang diproyeksikan akan terjadi akibat efek domino pandemi Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Airlangga menggemukakan hal itu dalam sambutannya secara daring pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dukungan Penyediaan Pembiayaan dan Penempatan Dana kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak 4 bulan terakhir, ujarnya diakui telah menciptakan krisis kesehatan dan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan, seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran virus tersebut.

“Akibatnya, perekonomian global pun diproyeksikan mengalami kontraksi pada 2020. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi tersebut berada pada kisaran -7.6% sampai -4.9%. Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 melambat menjadi 3% dari sebelumnya di kisaran 5%. Pada kuartal kedua 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi sebesar -4,3%.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurutdia pemerintah telah menyusun tiga kebijakan di bidang perekonomian, yakni program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, program exit strategy untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi “normal baru” dan reset dan transformasi ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dalam Program PEN, kata Airlangga pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp607,65 triliun, dengan rincian perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp 106,11 triliun.

Implementasi Program PEN, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, dilakukan pemerintah melalui modalitas penempatan dana ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara, investasi pemerintah, serta dukungan belanja negara.

“Untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program PEN, saat ini proses penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan PP 23/2020 sudah memasuki tahap akhir. Perubahan ini dilakukan terutama untuk mengoptimalkan penggunaan modalitas dalam rangka PEN,” ungkap Airlangga. (01)